PEMOLISIAN PADA ERA DIGITAL

PEMOLISIAN PADA ERA DIGITAL

Oleh; Eko SUDARTO[1]

Masyarakat online

“Do we want to police in the future the way we are policing today? I don’t think so. How did we get to where we are today? We looked; we listened; we learned; we changed; we grew with the times. That’s our job as leaders today.” (Jim Fox, Chief Newport News, Virginia, Police Department)

Pernyataan Jim Fox mengindikasikan bahwa kepolisian tidak bisa bekerja statis (monoton), namun selalu berkembang menyesuaikan waktu dan tuntutan perubahan yang terjadi pada masyarakatnya (equilibrium dynamic).

Masyarakat di seluruh muka bumi dewasa ini mengalami adanya peningkatan “migrasi” dari “second place” menuju wilayah baru yang dinamakan “third space” (ruang ketiga). Manifestasinya adalah akibat terjadinya perkembangan teknologi informasi, maka terciptalah apa yang disebut sebagai ruang online, dari masyarakat fisik (nyata/real) menjadi masyarakat virtual (cyber/maya). Populasi migrasi ini membentuk komunitas yang dinamakan virtual villages (desa-desa maya), cities virtual (kota-kota maya) dan kelompok-kelompok dunia maya lainnya.

Secara online ruang non-game seperti e-buy (pembelian elektronik), activity world (Dunia aktivitas) dan second life (kehidupan Kedua), misalnya, sengaja memanfaatkan wacana masyarakat dalam upaya untuk menciptakan ruang komunal dan tanggung jawab bersama di antara mereka, pengguna internet (netizenship). Sementara mayoritas warga internet lain mencari alternatif untuk berpartisipasi secara online. Kegemaran ini mengakibatkan masalah serius berupa penyimpangan / kejahatan cyber. Sehingga komunitas online berupaya mengembangkan kontrol dan regulasi pada komunitas mereka sendiri, hal ini perlu campur tangan pemerintah.

Tulisan ini membahas bagaimana peran pemerintah, terutama kepolisian dalam mengontrol dunia virtual pada ruang sosial online (hubungan) guna mempertahankan “virtual community” (masyarakat dunia maya) tetap teratur dan tertib pada kaidah hukum yang real (nyata).

Teknologi, cybercrime dan ketidakteraturan jaringan

Menurut Poerbahawadja Harahap, pengertian teknologi adalah: 1) Ilmu yang menyelidiki cara- cara kerja di dalam tehnik; 2). Ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Sehingga teknologi merupakan sesuatu cipta karya manusia yang disesuaikan dengan lingkungan. Demikian halnya dengan teknologi vitural sebagaimana pandangan Lawrence Lessig (1999) bahwa teknologi internet bisa dikontrol atau diatur, sebaliknya pandangan tentang “realisme digital” mengakui kapasitas yang mengganggu teknologi dalam dunia maya. Ruang Maya memiliki pengertian yang lebih luas daripada internet. Meskipun demikian Lessig mengakui bahwa tidak ada garis tegas yang membedakan ruang maya dengan internet.

Lessig (1999) menemukan benang merah yang menghubungkan semua karakteristik internet dengan kode atau arsitektur yang digunakan untuk mengontrol efektifitas teknologi sebagai regulator. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan dalam beberapa cara, yaitu pertama, teknologi dapat mengganggu tindakan manusia, memaksa individu untuk menegosiasikan kembali jalur dan tujuan; kedua, teknologi, kode atau arsitektur ditempa; itu mudah dibentuk oleh aktor yang memiliki akses ke kontrol; ketiga, cara di mana teknologi memaksakan kendala pada bagaimana orang bisa berperilaku lebih meresap dan langsung dari modus ke lain regulasi; keempat, teknologi lebih mudah dan cepat adaptif dari hukum, norma-norma atau pasar terhadap ancaman cyber kriminal, yang memungkinkan untuk mengontrol perilaku baik pidana dan sub-kriminal; kelima, perubahan sistem arsitektur hukum menggabungkan pendekatan pencegahan, hal ini jauh lebih efektif untuk mencegah pelanggaran secara online sebagai lawan reaktif mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

Meningkatkan perhatian media telah mengangkat cyber crime dalam kesadaran public. Kejahatan pedofilia secara online, cyber terorism, pencurian identitas, penipuan online, infeksi malware, spam, serangan penolakan layanan, hacktivism dan kejahatan rasial secara online telah mengubah Internet menjadi 'tempat yang berbahaya' yang sering disalahartikan sebagai sesuatu yang penuh dengan risiko.

Hukum dan Pemolisian

Penggunaan hukum melalui penerbitan undang undang ITE[2] adalah sebagai upaya pemerintahan dalam melakukan kontrol maupun pengawasan terhadap komunitas online. Sementara hukum pada umumnya lambat untuk menuntut pelaku cyber yang telah melakukan kejahatan. Masalah hukum yang timbul cenderung lebih berhubungan dengan penerapan prosedur hukum dari hukum sub-stantif itu sendiri.

Namun hukum hanya melayani suatu tujuan sampai titik tertentu. Sebuah karakteristik umum dari banyak kejahatan di dunia maya adalah bahwa; 1) kejahatan ini menyebabkan dampak kerugian yang rendah; 2). Korban kejahatan bersifat massal, sehingga jika diakumulasikan maka kerugian besar; 3). Kejahatan ini tersebar secara global; 4). Kejahatan initidak mengenal batas yuridiksi hukum. Akibatnya, mereka yang berada diluar paradigma tradisional menjadi terkena dampak (populasi risiko).

Kepolisian lokal dalam penanganan terhadap kasus ini mengalami kendala sumber daya yang terbatas, hal ini sering sulit untuk membenarkan kriteria 'kepentingan umum' yang akan melepaskan sumber daya polisi untuk penyelidikan individu korban kejahatan cyber crime.

Tantangan selanjutnya adalah masalah kesenjangan hukum dalam kasus-kasus antar yurisdiksi. Protokol, termasuk Cybercrime Convention dan pembentukan kemitraan multi lembaga dan forum, membantu dalam memfasilitasi kerjasama internasional, tetapi mereka bergantung pada pelanggaran atau kejahatan tersebut diberikan prioritas yang sama di setiap yurisdiksi. Jika, misalnya, kasus ini jelas tindak pidana yang investigasi membawa mandat yang kuat dari masyarakat, seperti penyelidikan pornografi online anak, maka sumber daya penyelidikan biasanya cukup bermasalah dari sudut polisi pandang. Namun, apabila tidak ada mandat tersirat, seperti dengan pelanggaran selain pornografi anak, kemudian sumber daya menjadi lebih bermasalah, terutama jika perilaku menyimpang tersebut merupakan pelanggaran dalam suatu yurisdiksi tetapi tidak sama.

Peran Polisi

Meskipun kepolisian dan posisi konstitusionalnya telah berubah sejak dilakukan pembentukan, namun prinsip-prinsip dasar kepolisian tetap dipertahankan sebagai ritual untuk penyesuaian dengan modernitas. Kepolisian lokal (setempat) merupakan birokratis responsif yang diselenggarakan untuk mempertahankan ketertiban dan menegakkan hukum, bertugas melakukan indentifikasi di tengan masyarakat, profesional dalam melakukan tugas pokoknya, bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat atas tindakan mereka. Namun, meningkatnya penggunaan internet dan dunia maya, telah menciptakan dampak transformatif global yang turut menciptakan berbagai tantangan yang sama sekali baru untuk kepolisian lokal. Batas-batas yuridiksi atas domain keamanan menjadi pertanyaan dan bisa sebenarnya meminggirkan peran kepolisian lokal.

Tidak hanya konsep cybercrime mengakibatkan masalah bagi polisi lokal karena menyinggung terkait internet berlangsung dalam konteks global sedangkan kejahatan nasional cenderung didefinisikan dengan tindakan investigasi oleh kepolisian lokal, namun kepolisian (cyber police) juga memiliki urusan kompleks dengan sifat dari kepolisian dan keamanan. Peran polisi harus dipahami dalam arsitektur yang lebih luas dan sebagian besar informal cyber police tidak hanya memberlakukan norma dan hukum tetapi juga mempertahankan agar cara yang sangat berbeda.

Memahami posisi ini memungkinkan harapan yang lebih realistis dan pemahaman tentang peran kepolisian. Hal ini juga membantu untuk mengidentifikasi lebih luas isu-isu lintas yurisdiksi dan lintas sektoral bahwa polisi harus hadir untuk untuk berpartisipasi penuh dalam cyber police, dengan merangkul kedua konsep jaringan dan teknologi. Jaringan tumbuh dari sumber keamanan (yang mencakup polisi sebagai node) selama beberapa dekade terakhir telah muncul sebagai salah satu bagian dari pergeseran ke arah masyarakat jaringan. Transformasi baru perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan legitimasi struktur kepolisian (cyber police), definisi hukum melintasi batas-batas, diterima secara luas kerangka akuntabilitas kepada publik, nilai-nilai bersama, multi lembaga dan dialog lintas sektoral, dan banyak lagi.

Peran yang terbatas saat ini bagi polisi terutama dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat jaminan keamanan secara online kepada masyarakat, berarti diperlukan regulasi bagi pemeliharaan keamanan untuk penegakan hukum.

Partisipasi semua pihak

Perilaku sosial online pada masyarakat dunia dewasa ini telah menjadi suatu kebutuhan yang semakin kompleks. Ketika kita memasuki era informasi yang cepat dan tepat, secara online masyarakat tidak lagi hanya melarikan diri dari tanggung jawab kehidupan pertama (pribadi), namun eksistensi mereka menjadi lebih berarti di rentang yang lebih luas pada dimensi ruang dan waktu. Mereka telah menjadi komunitas “third space” (ruang ketiga-virtual) untuk “kehidupan kedua” (sosial geografi), tapi ruang tersebut sangat terhubung dengan kehidupan fisik mereka.

Bukti nyata transformasi ini ada pada diri kita dan sekitarnya, jutaan manusia berpartisipasi dalam komunitas online yang menarik, online membentuk tingkah laku konsumen, hubungan emosional semakin sering ditempa secara online sebelum benar-benar bertemu di dunia nyata, bekerja di rumah menjadi lebih sering dilakukan, hubungan online dengan pemerintah berkaitan dengan berbagai masalah, seperti pajak; nasihat; berbagai bentuk pendaftaran dan berbagi informasi menjadi hal yang biasa dilakukan secara online. Namun, perilaku online yang menimbulkan kejahatan perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya mekanisme kontrol dan pengawasan.

Dengan pemisahan tugas cyber police antara fungsi pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum, maka bisa dibuat sebagai masalah hukum yang kurangnya sumber daya teknologi, baik fungsi kontrol maupun pengawasan. Karenanya diperlukan adanya partisipasi semua pihak, terutama komunitas online untuk aktif membangun bentuk perpolisian masyarakat online (e-policing) melalui pemeliharaan norma teknologi jaringan untuk memfasilitasi fungsi kontrol sosial dan pengawasan. Sementara pemerintah harus terus berupaya mediasi setiap permasalahan hukum cyber yang timbul dari nasional atau perbedaan hukum yurisdiksi dalam definisi.

References

AP Edy Atmojo (2013); Kedaulatan Negara di ruang maya; kritik UU ITE dalam pemikiran Satjipto Rahardjo.

Brenner, S. (2001) ‘Is There Such a Thing as “Virtual Crime”? California Criminal Law Review 4(1): http://www.boalt.org/CCLR/v4/v4brenner.htm

DAVID S. WALL AND MATTHEW WILLIAMS, Policing diversity in the digital age: Maintaining order in virtual communities

---

[1] Mahasiswa S3, KIK-STIK PTIK Angkatan 1, Penugasan tentang Pemolisian pada Era Digital, tanggal 14 Januari 2016.

[2] Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008, adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

TRANSFORMASI TNI; Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri

Pendahuluan

AGUS WIDJOYO merupakan salah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi dengan pangkat Letnan Jenderal dan pemikir TNI yang cemerlang. Mantan Kepala Staf Teritorial TNI dan mantan Wakil Ketua MPR itu terlahir dari keluarga tentara, yang membuatnya paham betul bagaimana gesture TNI, khususnya Angkatan Darat. Dalam pandangannya, TNI tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan utama pertahanan sekaligus kekuatan sosial politik yang hingga hari ini masih diperhitungkan dan sebagian masih merindukan sosok TNI AD menjadi memimpin di republik ini.

Buku dengan tebal 738 halaman ini berjudul Transformasi TNI, Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri. Beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi TNI hadir dalam bedah  buku ini di CSIS (Centre for Strategic and International Studies) pada 28 September  2015, seperti Presiden RI ke-6, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Panglima ABRI (sekarang Panglima TNI)‎ Jenderal (Purn) Wiranto.

Proses Transformasi TNI

Agus Widjoyo dalam berpendapat bahwa  di akhir abad ke-20, Indonesia memasuki proses demokratisasi yang dinamakannya sebagai reformasi internal. Proses demokratisasi di Indonesia yang berasal dari sistem politik otoritarian dengan dukungan peran politik militernya mengandung implikasi perlunya reformasi militer untuk mereposisi militer dari peran politiknya. Ada 4 (empat) contoh kasus tentang bagaimana kekuatan militer ikut campur tangan dalam politik kekuasaan.

Kasus pertama adalah kasus kelompok militer di Turki (biasa disebut sebagai “Kemalis”) yang secara rutin mengkudeta pemerintahan sipil hingga berakhir di tahun 1990-an karena tekanan masyarakat Uni Eropa yang menyaratkan pemerintahan yang demokratis. Tetapi keinginan militer dan  gejolak di tubuh tentara Turki terus terjadi untuk berkuasa tetap mengendap di benak sebagian besar tentara Turki hingga tahun 2011. Dan akhirnya hingga hari ini Turki belum bisa menjadi anggota Uni Eropa. Walaupun alasan tentara yang ingin kembali berkuasa bukan satu-satunya sebab.

Kasus kedua, adalah Myanmar, jika tidak ada hambatan berakhir, Myanmar akan mulai lepas dari dominasi tentara dan digantikan oleh pemerintahan sipil hasil pemilu 2015 yang telah dimenangkan oleh partainya Aung San Suu Kyi. Hampir selama lima dekade pemerintahan militer, angkatan bersenjata tetap menjadi lembaga politik tertinggi. militer masih menguasai tiga kementerian yang krusial yakni polisi, militer, hubungan perbatasan, dan birokrasi di seluruh negeri. Militer Myanmar juga memiliki kekuatan untuk melakukan kudeta. Mereka juga memiliki hak kekuatan darurat khusus yang digunakan untuk menguasai negara dengan alasan ”keamanan nasional” dan ”persatuan nasional”.

Kemudian kasus ketiga adalah Thailand, negara dimana kudeta merupakan suatu hal yang biasa, terakhir kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi pada tahun 2014 yang melucuti kekuasaan Perdana Menteri Yingluck Sinawatra, yang merupakan proxy dari kakaknya, Thaksin Sinawatra yang sebelumnya juga dikudeta oleh militer. Kudeta yang dilakukan Panglima Militer Thailand, Prayuth Chan-ocha disebut sebagai tindakan untuk mereformasi struktur politik, ekonomi, dan sosial.

Dan kasus keempat adalah kaum militer Mesir yang mengambil alih kekuasaan pasca pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak  awal 2011. Militer Mesir menjanjikan sebuah pemilu yang demokratis, dengan membubarkan parlemen, membekukan konstitusi dan menyusun konstitusi baru. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan dengan Mohammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin terpilih menjadi presiden. Hasil pemilu Mesir tersebut ternyata menimbulkan instabilitas dalam negeri dan juga kekhawatiran negara-negara tetangganya, seperti negara-negara Arab yang dalam keadaan status quo dan dalam menghadapi musuh bersamanya yaitu Israel. Sikap pemerintahan baru Mesir dibawah pimpinan Morsi cenderung lebih tegas terhadap Israel terkait Palestina dan tentu membahayakan stabilitas kawasan. Selanjutnya militer Mesir dengan dukungan negara tetangga, khususnya Arab Saudi, melakukan kudeta yang dibungkus melalui pemilu pada tahun 2014 dengan menjadikan seorang Jenderalnya menjadi Presiden.

          Dari 4 (empat) kasus sampel yang diambil Agus Widjojo di atas terkait peran militer dalam usaha untuk menunjukan bahwa tidak mudah melaksanakan reformasi militer untuk melepaskan peran politiknya. Dari analisa empat kasus militer di berbagai negara tersebut diatas, maka reformasi militer belum bisa dianggap selesai. Reformasi militer belum memberikan solusi terhadap akar permasalahan yanag dihadapi sebagai akibat peran politik militer, atau campur tangan politik dalam masalah militer.

          Reformasi internal di Indonesia sebagaimana disebut Agus Widjojo terjadi sejak pengunduran diri presiden Soeharto pada tahun 1998. Tonggak penting dari reformasi internal TNI adalah dihapuskannya doktrin Dwifungsi TNI. Implementasi melepaskan peran sosial politik TNI yaitu melepaskan diri dalam politik partisan kekuasaan (partisan Golkar), melikuidasi Fraksi TNI-Polri di MPR/DPR (Pusat maupun daerah) serta menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil.

          Reformasi TNI sebagai usaha menjaga proses demokratisasi bukanlah pada tujuan pada reformasi itu sendiri, tetapi TNI konsisten menjadi stabilisator dan dinamisator bangsa dan juga mengantar proses demokrasi sehingga dapat digelar di Indonesia tanpa campur tangan militer. Kedua ciri ini merupakan sumbangan Indonesia dalam subjek reformasi militer dalam negara-negara yang mengalami transisi demokrasi (hal. xvi). Bentuk nyata dari dukungan TNI adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk mengurusi persoalan sosial politik dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan,

           

Tahapan Reformasi TNI

          Reformasi TNI sebenarnya bukan merupakan perubahan, namun merupakan pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai UUD 1945, setelah mengalami penyimpangan oleh adanya UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Sistem Keamanan Negara. Oleh karena itu, judul buku ‘Transformasi TNI’ diambil untuk mewakili proses dari pembentukan TNI, yang diawali perannya sebagai pejuang kemerdekaan, selanjutnya berkembang menjadi tentara yang berpolitik hingga pemurnian kembali kepada khitahnya sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai tentara professional dalam demokrasi. Hal tersebut dapat dijelaskan ke dalam beberapa tahapan.

Tahapan pertama adalah era Presiden Soekarno berkuasa, TNI yang baru dibentuk terdiri dari eks PETA, eks KNIL dan eks laskar pejuang yang digabung menjadi entitas TNI. Karena proses tersebut, TNI merasa sebagai bagian komponen bangsa yang ikut mendirikan negara cenderung sarat dengan keinginan berpolitik. Dan dikemudian hari, khususnya TNI-AD menempatkan dirinya sebagai kekuatan politik. Hal tersebut dibuktikan dengan sering berbeda pandangan terkait dalam beberapa hal dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno adalah tokoh sipil pertama yang mengajak masuk militer dalam kehidupan politik, dengan konsep negara kekeluargaan, di mana militer sebagai salah satu elemen negara berhak dimasukkan sebagai kelompok kekaryaan, Semakin sedikit TNI terlibat dalam pengambilan keputusan politik di luar fungsi pertahanan dan keamanan nasional, dalam masa transisi demokrasi, maka semakin besar konstribusi TNI bagi proses demokratisasi di Indonesia.

          Tahapan kedua, pada era Presiden Soeharto, TNI diberi keleluasaan untuk melanjutkan peran politiknya dalam mengimplementasikan doktrin “dwifungsi”. Berbeda dengan dengan posisi TNI era Presiden Soekarno, yang mencirikan TNI mempunyai kebebasan pandangan politik. Pada era Presiden Soeharto telah melakukan kendali sipil subyektif atas TNI, yaitu menggunakan peran serta TNI sebagai alat untuk memberikan dukungan politik bagi kekuasaannya. Semakin berkembangnya negara Orde Baru dicirikan dengan intensifikasi doktrin Dwifungsi dan dikukuhkan secara konstitusional melalui beleid UU No. 20/1982 tentang Pokok-Pokok Sistem Pertahanan Keamanan Negara.

          Tahapan ketiga, pada tahun 1998, era dimana Presiden Soeharto berakhir, peran TNI dikembalikan menjadi pertahanan yang tidak lagi mempunyai peran sosial politik dan mengakhiri doktrin Dwifungsi yang telah menggaransi kekuasaan Presiden Soeharto selama “3 (tiga) decade”. Sebagai bukti nyata dari tekad dan keinginan yang kuat, TNI kembali dalam perannya sesuai dengan UUD 1945, yaitu pertahanan nasional.

          Menurut pandangan idealnya, pembangunan politik, ekonomi dan sosial harus dibarengi dengan modernisasi pertahanan termasuk industri pertahanan negara, militer Indonesia tidak pernah melakukan kudeta, namun masuknya militer dalam wilayah politik kenegaraan disebabkan oleh ketidakmampuan kalangan sipil dalam mengelola negara.

Terkait problematika hubungan TNI dan Polri dalam menjalankan peran pertahanan dan keamanan negara selama ini, dijelaskannya bahwa  Tentara tidak bisa jadi aparat penegak hukum. Ancaman dalam negeri itu ancaman hukum. Kalau dari luar itu ancaman kedaulatan.  sejak hari pertama direkrut, prajurit TNI tidak didesain untuk menjadi penegak hukum. Mereka segera dilatih fisik dan menembak untuk membunuh musuh. Hal ini terkait tugas utamanya, yaitu mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan militer yang hendak mengancam RI.

Penutup

          Buku ini bukan sebuah buku memoir maupun biografi, namun gagasan pemikiran yang ditulis oleh prajurit TNI berdasarkan pengalaman panjangnya dalam berkarir militer di TNI. Buku ini menguraikan perkembangan pemikiran gagasan tentang reformasi TNI dan disajikan untuk memberi pemahaman konseptual tentang reformasi TNI. Misalnya hubungan sipil-militer yang dimunculkan dalam tahap awal reformasi diletakkan dalam paradigma keseimbangan hubungan sipil-militer yang proporsional dan fungsional berdasarkan kesepakatan bangsa yang belum tajam mencerminkan konsisten dengan konsep supremasi sipil. Hal tersebut dicirikan bahwa sebagai tentara pejuang kemerdekaan menjadi tentara profesional dalam lingkungan sistem politik demokratis.

Reformasi TNI merupakan keniscayaan yang harus dilalui oleh bangsa ini yang telah bergerak maju menuju Negara yang demokratik. Dan bagi TNI tak ada pilihan mundur karena itu melawan arus dan tentu melawan takdirnya sendiri.  Pandangan Agus Widjoyo ini dianggap memang mewakili perspektif TNI yang berbeda jauh dengan pertumbuhan negara-negara otoritarian menuju negara yang demokratik. Tentu tidak salah jika Polri bisa memetik pelajaran dari transformasi TNI, agar Polri juga bisa dipandang sebagai bagian komponen penting bangsa dalam usaha menjaga proses pembangunan negara demokratik, Republik Indonesia.

Book Review;

TRANSFORMASI TNI; Dari Pejuang Kemederkaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri, oleh Letjen. TNI (P) Agus Widjojo, MPA - Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015, xxxviii, 738 hlm; 15,5 x 23 cm, ISBN: 978 979-1056-64-9.