Thursday, February 28, 2019

Binmas Noken: “Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua”


Binmas Noken:
“Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua”
Oleh; Eko SUDARTO[1]


Tulisan santai ini menguraikan pandangan dan pengalaman, baik sebagai pribadi (agen) maupun personil Polri (agensi) yang berada di “Surga Kecil yang jatuh ke bumi”, yaitu Papua. Tentu banyak pendapat subyektif yang semua itu dilatarbelakangi kekaguman dan ketakjuban karena kebesaran Illahi untuk tanah ini. Karenanya perlu kebijaksanaan pembaca dalam menyikapinya. Mari tong baca sudah…

Lamunan Di Atas Awan
Sa so rasa Papua ni macam sapu tanah kelahiran”, lamunanku melayang. Terbayang, bahwa keragaman sosial budaya Papua menjadi melting pot kekayaan Indonesia. Selain memang unik luar biasa, kekhasan bumi Papua dipenuhi oleh sejuta pesona, baik kebudayaan tradisionalnya maupun kekayaan alam yang nggak ternilai harganya. Tak melulu soal emas di Tembagapura atau kabarnya juga uranium, tanah Papua juga sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna-nya. Saya yakin dan percaya bahwa masih terdapat banyak sumber daya, suku bangsa, jenis hewan dan tumbuhan di sini yang belum teridentifikasi.
Saya tersadar saat berada diantara awan putih yang menyilaukan pada ketinggian diatas 23.000 feet.  Tersadar dalam penerbangan dari Puncak Jaya menuju Timika pada Senin, 22 Oktober 2018. Terbang kali ini dengan pesawat jenis Pesawat Cessna Grand Caravan EX yang memiliki daya angkut 12 (dua belas) penumpang atau sebesar 1,350 kg. Entah sudah berapa kali saya melakukan penerbangan dengan pesawat kecil sejenis ini selama operasi ini berlangsung.
Teringat pada petugas bandara yang memberitahukan, bahwa “Biasa jadwal pesawat ke Timika hari Selasa, tapi kebetulan ada pesawat “carteran” naik dari Timika, jadi dong bisa bawa penumpang balik ke Timika”, demikian penjelasan petugas di bagian cargo Bandara Puncak Jaya.  Dan benar saja, pesawat dengan kapasitas 12 (dua belas) sampai 16 (enam belas) orang tersebut hanya ditungangi 6 orang, termasuk kru pesawat. Terlalu seru untuk dituliskan perjalanan tersebut.
Terbang antar kabupaten di Wilayah Pegunungan Tengah Papua menjadi suatu hal yang tak terelakkan sejak April 2018 lalu. Penerbangan merupakan sarana utama di Papua, karena akses jalan darat belum sepenuhnya mampu menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerbangan dari dan ke Timika, Jayapura, Wamena menembus pegunungan Lanny Jaya, Yahokimo, Nabire, Mulia Puncak Jaya hingga Ilaga, Puncak. Sasaran berikutnya tentu Pegunungan Bintang dan Paniai. Beruntung “journey” dan melihat lokasi baru merupakan satu aktivitas yang menyenangkan.
Penugasan kali ini membawa nuansa berbeda, sangat spesial karena selain merasa “matang” sebagai seorang anggota Polri, juga exiting karena memiliki ketertaikan luar biasa untuk kembali bertugas di Papua. 
Jika flassback sedikit, saya mengawali tugas sebagai Perwira Remaja Polri di Merauke tahun 1992, kemudian berpindah sebagai Kapolsek di Dok. 8, Jayapura Utara, kemudian beberapa saat bertugas di Bidang Operasi Polda Papua (Irian Jaya saat itu), bergeser sebagai Kepala Bagian Operasi di Polres Mimika di tahun 1998 dan mengemban tugas sebagai Kasat Sabhara di Polres Sorong di tahun 1999, hingga akhirnya menempuh pendidikan pengembangan ke PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) di Jakarta. By the way, saya tidak ingin berlama-lama bernostalgia dengan mengenang perjalanan karier tugas tersebut.
Bertugas dalam kapasitas agensi sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgassus) Binmas pada Operasi Khusus Papua 2018 ini merupakan “anugerah Allah SWT” buat saya. Betapa tidak, Pimpinan Polri mengalokasikan budget anggaran yang begitu besar kepada Satgas Binmas Noken untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Tentu rasa syukur atas kebesaran Illahi yang memberikan Polri seorang Pemimpin (Kapolri) yang peduli dan atensi pada bumi Cendrawasih ini.

Konsep Besar Pemikiran Kapolri
Jenderal Polisi Prof. Tito Karnavian, PhD, sebagai Kapolri dalam pernyataannya menyatakan bahwa perubahan citra dengan cara kerja professional di iklim demokrasi harus dipedomani. Kebijakan yang membentuk Polri memiliki Profesionalisme, Modern dan Terpercaya (Promoter) bermakna dukungan penuh terhadap pencapaian masyarakat madani. Implementasi akademik dari kebijakan tersebut tertuang dalam bukunya, yang berjudul “Democratic policing”. Konsep “Democatic Policing” merupakan komitmen Polri untuk mengawal keseimbangan antara ketertiban publik dengan Hak Asasi Manusia dalam mengisi pembangunan.
Sebagai seorang akademisi dan pimpinan tertinggi institusi Kepolisian Republik Indonesia saat ini, Bapak Kapolri memiliki konsep besar dalam membantu penyelesaian masalah-masalah di Papua. Hal ini bukan saja terkait kedua kapasitas tersebut, namun karena hati dan pikiran beliau terlanjur “mencintai” tanah Papua, apalagi dengan riwayat penugasannya sebagai Kapolda ke-24 (Periode 2012 s/d 2014). Masalah Papua adalah masalah yang serius bangsa yang memerlukan penanganan sinergis dan simultan dari semua elemen pemerintahan dan lembaga. Secara sederhana beliau mengidentifikasikannya menjadi 3 (tiga) substansi pokok permasalahan di Papua, yaitu masalah marginalisasi, genosida dan masalah hak asasi manusia. Ke-3 masalah tersebut masih meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Papua dan perlu proses panjang mengobati luka tersebut.
Terhadap masalah-masalah marginalisasi dan genosida, sangat sulit ditemukan saat ini di belahan dunia manapun, apalagi di Papua. Namun masalah HAM sangat memungkinkan terjadi jika aparat tidak memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karenanya, para pengiat HAM dan rakyat Papua yang berseberangan pendapat dengan keutuhan negara, senantiasa mencari celah untuk menjadikan isu-isu tersebut ditarik ke ranah internasional. Menghadapi situasi tersebut, kebijakan Kapolri untuk masyarakat dan rakyat Papua adalah “to win the heart and mind”. Lalu bagaimana menerjemahkan pemikiran besar Kapolri tersebut?
Polri, memiliki fasilitas yang berfungsi membangun interaksi dengan masyarakat melalui metode soft approach, yaitu Fungsi Binmas. Soft approach atau soft Power berfungsi sebagai jalan untuk mengubah persepsi kebencian aparat Polri.  Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara membangun komunikasi berupa dialog-dialog interaktif.  Mekanismenya dapat dilakukan dengan cara menjaga tindakan dengan strategi-strategi yang cenderung bergerak pada arah tindakan non fisik sebagaimana pendapat Joseph S. Nye.
Polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dengan fungsi sebagai “teman masyarakat”, agen pencari solusi keadilan, menghormati kearifan lokal, agen penjaga persatuan, dan penindak pelanggaran hukum dengan cara-cara yang lebih manusiawi (soft approach). Hal ini selaras dengan mawrah tugas kepolisian di berbagai belahan dunia (universal), yaitu community policing, democractic policing, serta community development.
Konsep Binmas Noken berawal dari keinginan kuat dari Brigadir Jenderal Hery Nahak selaku Kepala Operasi khusus ini untuk menganti konsep Binmas Pioneer, agar lebih membumi (local wisdom). Maka diskusi pencarian namapun tak dapat dihindarkan. Terkadang ada Kaka Mathius Fakhiri, Kaka Patrige Renwarin, Ade “Pajero” atau Rontini, Ade John Isir, Ade Afred Papare, Ade Semi dan anggota Satgas lainnya. Tak terhitung berapa kali pertemuan dilakukan, walaupun materi pertemuan bukan sekedar mencari konsep “nama” yang pas untuk Satgas Binmas, namun pada setiap pertemuan selalu menjadi bahan diskusi. Tak lepas, MOP (joke-joke khas Papua) senantiasa mewarnai setiap pertemuan. Ada banyak usulan nama-nama, seperti Cendrawasih, Matoa, Honai, dan lain-lain, namun dirasakan belum juga sesuai dengan selera dan harapan. Hingga pada satu kesempatan, ditemukan satu kata yang bisa melekat cocok dan “pas”, yaitu Noken. Makna Noken tentu menjadi bahasan tersendiri pada tulisan ini.
Kembali kepada sejarah awal, apa itu Binmas Pioner? Dalam pandangan saya, konsep Binmas Pioner yang dibentuk pada era tahun 1991 oleh Kapolda Papua pada saat itu, yaitu Bapak Hindarto dan dikembangkan dengan kebijakan dan implementasinya oleh Bapak Muharsipin (Alm). Konsep Binmas Pioner esensinya adalah membangun interaksi petugas Polri yang telah dibekali kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat dengan memberikan contoh atau sebagai pioneer di lingkungannya bertugas. Bentuk-bentuk kemampuan tersebut adalah pertukangan, pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Bahkan Pak Muharsipin membangun suatu wilayah di daerah Arso (Polres Keerom kini), yang diberi nama “Latram (Latihan Ketrampilan) Binmas Pioneer”. Di lokasi tersebut, anggota Polda Papua diberikan pelatihan, pembekalan dan ketrampilan sesuai keperluan. Alhasil, saya mengikuti 3 (tiga) kali pelatihan tersebut dan pernah memiliki lahan (spot) atas nama Polsek Jayapura Utara. Dengan kemampuan tersebut, anggota Polri bisa membantu masyarakat di lingkungannya.
Sementara konsep Binmas Noken adalah interaksi Polri langsung memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakatnya. Dengan demikian Sumber daya menjadi begitu penting dalam hal ini. Maka political will Pimpinan Polri menjadi kuncinya. Program Binmas Noken ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), memfasilitasi pengajaran dan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan yang digelar pada prinsipnya adalah, sesuai kebutuhan, kebiasaan, sederhana (tidak rumit) dan tidak terlalu lama. Adapun wujud kegiatannya seperti bertani, berkebun, beternak dan mengajarkan anak-anak dengan metode “trauma healing”. Sasaran akhirnya adalah masyarakat produktif dengan aktifitas pemenuhan kesejahteraan mereka dan tidak lagi berfikir membangun ideologi yang berlawanan dengan NKRI.

“NOKEN”, simbol kearifan lokal
Noken, bagi orang di luar Papua mungkin ada yang tidak tahu dan memahami, baik secara harfiah maupun filosofinya. Secara harfiah noken merupakan kantong atau tas secara tradisional khas Papua. Noken ada yang terbuat dari bahan alami, seperti tumbuhan (kulit kayu, bunga anggrek, dll), namun juga sudah banyak terbuat dari bahan-bahan modern. Noken telah menjadi salah satu kerajinan tangan khas Papua. Konon keahlian membuat noken ini didapatkan mama-mama dari para misionaris jaman Belanda. Kebiasaan yang terus mereka jaga hingga hari ini. Hingga saat ini masih dijumpai dengan mudah mama-mama yang sedang bersantai, bercengkerama sambil menganyam noken.
Kaum pria biasanya memakai noken ukuran kira-kira A-4 dan diselempangkan di bahu atau bahkan para ondo-afi (kepala suku) mengenakannya di depan. Secara filosofi, noken dimaknai sebagai wadah atau tempat untuk menampung segala aspirasi, usulan, keluhan, permasalahan warga masyarakat untuk dicarikan solusinya. Sementara kaum perempuan biasanya menggunakan noken yang lebih besar yang diletakkan di bagian belakang dengan tali yang dikaitkan di kepala untuk menenteng bawaan Biasanya hasil kebun (sayuran, umbi-umbian), kayu, anak babi bahkan anak mereka. Membawa beban seberat itu sampai berkilo-kilo meter dengan jalan kaki. Bayangkan betapa kuatnya leher dan kepala mama-mama itu. Kalau noken kecil isinya biasanya hanya keperluan sehari-hari termasuk “sirih pinang”, sedangkan tas noken yang lebih besar isinya bisa sangat beragam, disitulah Noken bermakna sebagai “kehidupan”. 
Harga sebuah tas noken ini beragam, tergantung dari bahan dasarnya. Noken kecil dari bahan benang moderen harganya antara Rp.100 ribu hingga Rp.150 ribu. Sedang noken besar bisa mencapai harga Rp. 300 ribu. Noken dari bahan serat kayu harganya jauh lebih mahal, apalagi bahan yang terbuat dari batang anggrek. Ukuran kecil harganya mencapai Rp. 1 juta hingga Rp. 3 juta untuk ukuran besar.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa alasan kuat yang menjadikan “noken Papua” diterima dan diakui serta disahkan oleh UNESCO (United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan dunia karena terancam globalisasi dunia. Noken juga terancam punah dan mendesak untuk dilindungi, karenanya perlu dilestarikan dan dijaga sebagai suatu budaya turun temurun dari leluhur. Noken akhirnya lulus nominasi warisan budaya tak benda yang sudah diakui dan disahkan oleh UNESCO sejak 4 Desember 2012 di Paris, Perancis.
Dengan penjelasan diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Binmas Noken sebenarnya memiliki tugas besar yang harus diemban. Tidak bisa sekedar menjalankan proyek-proyek interaksi Polri-Masyarakat saja, namun lebih dari itu, perlu bekerja didasari oleh ketulusan hati. Sebagaimana pesan Bapak Kapolri, to win the heart and mind maka bekerja dengan hati tulus dan pikiran sehat menjadi modal bagi personil Binmas Noken Polri. Personil Binmas Noken Polri pada tahun pertama (2018) berjumlah 40 (empat puluh) orang yang tersebar di 9 (Sembilan) wilayah Polres. Sementara di tahun 2019 ini, personil Binmas Noken Polri berjumlah 81 (delapan puluh Satu) orang yang tersebar di 11 (sebelas) wilayah Polres.

Implementasi program Binmas Noken Polri
Binmas Noken Polri, dituntut untuk mampu mengimplementasi konsep “soft approach” untuk “to win heart and mind” masyarakat Papua, khususnya di Pegunungan Tengah. Dengan berbekal wawasan, pengalaman dan pengetahuan tentang konsep “community policing”, serta dukungan para pakar, seperti Prof. Hermawan “Kikiek” Sulistyo (Sahli Kapolri), Prof. Bambang Shergi (UI), Dr. James Riyadi (CSIS), Dr. Adriana Elizabeth (LIPI), Dr, Djuni Thamrin  (UBJ), Dr. Marcel Pandin dan banyak lagi agen maupun agensi yang mendukung operasionalisasi Binmas Noken ini. Hal lain yang senantiasa harus dibangun adalah kerjasama antar Satgas dalam Operasi Nemangkawi dan tentu saja membentuk soliditas personil Binmas Noken.  
Para pakar dan ahlitersebut mendampingi praktek dan interaksi Binmas Noken di lapangan dalam implementasi “nyata” untuk masyarakat, khususnya di Pegunungan Tengah Papua. Mereka semua terlibat aktif memberikan pendapat dan pandangan terhadap seluruh program dan agenda yang tergelar. Secara sederhana, kegiatan Binmas Noken yang bersifat fisik bangunan dan non fisik.
Kegiatan yang bersifat fisik bangunan terdiri dari proyek-proyek berupa spot kandang babi, spot kandang ayam, spot lebah madu, spot pertanian, spot kandang kambing, maupun spot kandang sapi. Spot kandang babi tergelar di hampir semua wilayah Polres, yaitu di 9 (Sembilan) Kabupaten, seperti Yahukimo, Mimika, Puncak Jaya, Wamena, Pegunungan Bintang, Nabire, Paniai, Jayawijaya dan Nduga.
Pada masing-masing tempat, terdapat spot kandang babi yang per-kandangnya berisi 10 (sepuluh) ekor babi.  Pembagian maupun pengaturan pengelolaan Babi-babi tersebut diserahkan melalui mekanisme diskusi antar warga, namun personil Binmas Noken tetap menyiapkan babi, melakukan pelatihan, bersama-sama membuatkan kandang, membantu menyiapkan pakan dan terus melakukan mendampingi. Khusus di Timika, dibangun Pusat Pelatihan Binmas Noken untuk peternakan Babi, yang memiliki kapasitas 100 (seratus) ekor.
Selain ternak babi, di Kabupaten Wamena diberikan pelatihan lebah madu. Mengapa lebah madu begitu penting? Pada sekitar awal tahun 1990-an, madu Wamena sangat terkenal, namun akhir-akhir ini, “Madu asli Wamena” sudah jarang terdengar, karenanya program Binmas Noken Polri membantu masyarakat Wamena untuk lebih berdaya dalam mengelola peternakan lebah madu. Mekanismenya sama diberikan kepada para petani, yaitu memberikan metode pelatihan dan pembimbingan. Untuk periode kedepan, ada keinginan warga masyarakat Wamena untuk memelihara kelinci. Binmas Noken Polri harus menjajagi harapan dan keinginan tersebut.
Khusus di Nabire ada 3 (tiga) spot kandang sapi yang masing-masing terisi 10 (sepuluh) ekor. Masyarakat di Nabire tinggal di dataran rendah dan bersosialisasi dengan warga transmigran, sehingga sudah mampu beradaptasi dengan ternak selain babi, yaitu sapi. Demikian pula dengan masyarakat di Keerom yang saat ini diberi 10 (sepuluh) ekor kambing dan masyarakat Pegunungan Bintang (Oksibil) diberi 4 (empat) ekor kambing. Dalam hal ini, pemberian kambing kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mencoba memberikan fariasi kebutuhan akan daging selain daging babi. 
Sedangkan di Timika, Binmas Noken Polri mecoba mengembangkan peternakan ayam kampung super yang dalam waktu 67 (enam puluh tujuh) hari sudah bisa dikonsumsi. Spot kandang yang dibangun ada 7 (tujun) kandang, dimana masing-masing kandang memiliki kapasitas produksi sebanyak 1000 (seribu) ekor.
Kegiatan bersifat fisik lainnya berupa spot perkebunan dan pertanian sementara dilakukan di Timika dan Wamena. Hal ini mengingat budaya bertani yang dilakukan oleh masyarakat pegunungan, berupa bercocok tanam, baru sebatas menanam umbi-umbian, seperti talas (hipere) singkong (kasbi) maupun ubi rambat. Sistem pertanian di bererapa wilayah di pegunungan masih perlu proses pendampingan lebih lanjut. Sedangkan untuk tanaman jangka panjang, Binmas Noken mengandeng pengiat kopi Papua, untuk melakukan pendampingan dalam proses pengolahan kopi.
Kegiatan bersifat Non Fisik (Polisi Pi Ajar) adalah satu kegiatan belajar mengajar yang didalamnya mengadung trauma healing (outdoor). Kegiatan di-design berupa aktivitas yang menyenangkan buat anak-anak, didalamnya berisi ajaran-ajaran tentang wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, matematika dan budi pekerti. Kegiatan Polisi Pi Ajar ini dilakukan di semua wilayah sebaran program Binmas Noken. Selain melibatkan tokoh-tokoh besar dalam mekanisme kegiatannya, juga menghadirkan figur-figur instruktur maupun pelatih, baik berasal dari Papua maupun dari wilayah lain.
Dalam perjalanannya hingga saat ini, Binmas Noken-pun akhirnya menemukan dan membangun kebersamaan dengan barbagai tokoh setempat, ada Pak Musa di Timika, ada Maximus Lanny di Wamena, ada Bram Maruanaya di Nabire dan banyak lagi. Selain mereka adalah orang yang berfikiran maju, bekerja keras dan kooperatif, mereka adalah orang-orang yang mau berubah untuk kemajuan dan masa depan lebih baik.

Dinamika di lapangan
Dalam implementasi program Binmas Noken di lapangan, tentu saja terdapat banyak ekses dari dinamika yang berkembang. Hal tersebut disamping memerlukan mekanisme manajemen Polri, juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan.
Secara geografis daerah operasi atau wilayah penugasan, siapa tak mengenal Papua. Papua adalah salah satu propinsi eksotik di Indonesia yang memiliki wilayah luas dengan struktur geografi perbukitan dan jajaran pegunungan yang menakjubkan. Satu hal yang pasti, bahwa transportasi antar wilayah hanya bisa ditempuh melalui udara. Dengan jadwal yang berubah-ubah. Perjalanan darat tidak mudah dilakukan, karena beresiko tinggi adanya gangguan keamanan, disamping belum semua jalur darat terhubung. Hanya ada beberapa jalur darat seperti jalur trans Wamena-Lanny Jaya yang cukup rawan penghadangan dari kelompok criminal bersenjata. Bahkan di salah satu tikungan di Pirime, dikenal dengan “Tikungan Tito Karnavian”. Menurut Waka Ops, Bang Sugeng Priyanto (saat itu menjabat Kasat Brimob) pada tahun 2012 terjadi penghadangan dan penyerangan KKB kepada Kapolda Papua. Selanjutnya jalur trans Nabire-Paniai yang sering terjadi longsor dan bahkan gangguan keamanan. Dan tentu saja terbatasnya rest area disepanjang ke-2 jalan trans tersebut.
Secara khusus, terdapat beberapa hal kegiatan yang telah direncanakan di suatu daerah tidak bisa dilaksanakan tepat waktu mengingat situasi kerawanan daerah tersebut. Misalnya pelaksaaan kegiatan “Polisi Pi Ajar” di wilayah seperti Puncak Jaya, Lanny Jaya, bahkan di Tembagapura.
Secara Demografi, masyarakat tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) kepala keluarga dalam 1 kelompok dengan jarak antar kelompok yang cukup jauh. Hal ini selain menyulitkan untuk dijangkau, juga tidak tersedianya sarana-prasarana jalan untuk mencapai keberadaan mereka. Posisi rumah-rumah penduduk tersebut dapat dilihat dari atas dengan pesawat sejenis caravan. Luar biasa perjuangan masyarakat untuk hidup di lokasi yang jauh dari komunitas.
Pola piker (Mindset) sebagian besar masyarakat, utamanya di Pegunungan Tengah yang terlanjur terbuai dengan program bantuan tunai pemerintah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diberikan, membentuk perilaku masyarakat yang tidak mandiri dan cenderung bersifat menunggu pemberian. Hal lain sebagaimana diakui pejabat Wakil Bupati Wamena adalah budaya membuat proposal untuk pencairan dana. Masyarakat menjadi malas berupaya dan bekerja.
Hal lain yang dijumpai dalam perjalanan operasi Binmas Noken Polri ini adalah kesulitan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Berbagai alasan yang dijumpai adalah kebanyakan pejabat Pemda yang tugas keluar kota dan secara umum masih belum sepenuhnya mendukung program bahkan cenderung malas tahu. Hal ini sepatutnya menjadi pekerjaan dinas, namun karena Binmas Noken sudah lakukan, maka mereka merasa selain terbantu, juga tidak perlu repot-repot.
Fenomena yang dihadapi dilapangan terhadap nilai mata uang juga berubah. Dalam penyusunan anggaran, penetapan pagu anggaran pusat dipaksakan untuk diadopsi. Sementara realita implementasi di lapangan bisa jauh berbeda, bahkan bisa berbeda lebih dari 100 (seratus) persen. Hal ini terjadi terutama di daerah pegunungan yang menjadi sangat tinggi sehingga pembiayaan terhadap satu kegiatan melebihi dari yang telah di anggarkan. Seperti harga-harga kebutuhan untuk kegiatan, baik sarana kontak maupun binaan spot. Hal ini tentu sangat mempengaruhi dan menghambat dinamika operasional.

Maju terus ka?
Pimpinan Polri melalui Kaops Nemangkawi sebagai penanggung jawab jalannya operasi khusus di Papua tetap memandang bahwa tugas ini perlu dilanjutkan. Penegasan itu mengindikasikan bahwa operasi dengan pendekatan humanis (soft approach) yang dilakukan Binmas Noken bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi harapan. Tentu saja tugas-tugas pemberdayaan masyarakat tersebut, bukanlah ranah tugas kepolisian, namun merupakan ranah tugas instansi pemerintahan terkait.
Untuk itu kegiatan operasional Binmas Noken di masa mendatang, menjadi penting dengan mengintenfifkan kerjasama dan membuka feedback dari para Kepala Wilayah dan para Kepala Dinas di 11 (sebelas) kabupaten. Disamping itu, perlu membangun jaringan dan inovasi pemberdayaan masyarakat Papua, melibatkan generasi kritis terutama civitas akademi, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Karena itu, implementasi Program Binmas Noken Polri harus tetap berpedoman pada mekanisme sinergitas stakes holder dan counterparts’ dengan tetap memperhatikan kearifan lokal (local wisdom).
Over all, kita wajib berterima kasih kepada Bapak Kapolri sebagai Pemimpin Tertinggi di salah satu lembaga besar di Republik ini, yaitu Polri  yang begitu cinta dan peduli terhadap Papua. “Terima kasih, Bapak Kapolri. Sa Papua, Sa Indonesia”.

Salam Noken untuk kehidupan.



[1] Dr. Pada Kajian Ilmu Kepolisian, Kasatgas Binmas Noken Polri, Ops. Nemangkawi 2019 (2/27/2019)

Tuesday, November 20, 2018

Roles, duties and functions of the Indonesian National Police Attaché Or Liaison Officer


Roles, duties and functions of the Indonesian National Police Attaché
Or Liaison Officer [1]
By
Eko SUDARTO[2]


Introduction


The relationship between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand in 2014 has entered the age of 64[3]. Both ASEAN founding countries have felt the need to expand and strengthen cooperation, so as to bring changes for the better and mutually beneficial. It is recognized that the development of science and technology today not only brings positive impact, but also the negative impact that raises its own challenges, in particular the problems of transnational crime. It requires seriousness in developing cooperative relationships in the field of security and law enforcement, in particular for the police cooperation between two countries.
The Indonesian Foreign Policy aims to participate maintaining world peace by sending Indonesia Police Personnel in various field of missions under the United Nations, a humanitarian mission to disaster-stricken countries, also by deploying several liaison officers (Indonesia National Police Attaché) throughout its representation in the world. And the deployment of Indonesia police personnel in the Kingdom of Thailand is the seriousness of the Government of Republic Indonesia in the bilateral relations.
This paper written intends to meet the demands of the CPG (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance) for providing a snapshot of the author as the 4th Indonesia National Police attaché or Police Liaison Officer for the Kingdom of Thailand in the period of 2011 to 2014.

Background

One of the fundamental principles of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as enshrined in the Bangkok Declaration of 8 August 1967 was "strengthening the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations." ASEAN policies, plans, strategies and activities revolve around this principle.

ASEAN founding fathers aware that globalization, technological advancement and greater mobility of people and resources across national borders, transnational crime has become increasingly pervasive, diversified and organized. The ASEAN region has to deal with many new forms of organized crimes that transcend national borders and political sovereignty such as terrorism, new types of drug abuse and trafficking, innovative forms of money laundering activities, arms and peoples smuggling, trafficking in women and children, piracy and other massive model of crimes.

Recognizing the urgency to tackle transnational crimes from the regional dimension, the Philippines hosted the inaugural meeting of the ASEAN Ministers of Interior/Home Affairs on Transnational Crimes on 20 December 1997 in Manila. The highlight of the meeting was the signing of the ASEAN Declaration on Transnational Crimes by the Ministers. The Declaration also established the basic framework for regional cooperation on fighting transnational crime. Accordingly, the ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crime (AMMTC) was to convene once in every two years to coordinate activities of relevant bodies such as the ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) and annual meeting on the ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL).

The Declaration also outlined the following initiatives for regional cooperation on tackling transnational crime. One important point among 8 (eight) initiatives is “to encourage Member Countries to consider assigning Police Attaches and/or Police Liaison Officers in each other's capital in order to facilitate cooperation for tackling transnational crimes”.


Implementation

Implementation of the duties and functions of the Police Attaché or Liaison Officer at The Kingdom of Thailand has great significance for the development of cooperation between the two countries. As an addition that not only the both countries  are important position in the scope of cooperation among ASEAN, but also the geographical  position of both countries are very strategic in the world. This strategic positions of course impact to the various form of criminality, especially transnational crime.
On daily activities tasks, Indonesia National Police Attaché or Liaison Officer shall be fully responsible to the Chief of the Indonesian National Police, cg. The Head of International Relations Division in Jakarta and in the implementation of activities in the accreditation country is under the direct coordination of the Indonesian Ambassador in Thailand. In addition, the Indonesian National Police Attaché has a strong coordination with local police, in this regards to the Royal Thai Police (Foreign Affairs Division) and has to build up a strong relation to its counterpart as partners of foreign police and other law enforcement agencies who are members of FANC (Forum Anti-Narcotics and Crime) in Thailand.
In the task of strengthening police cooperation and relations between the two countries, efforts were made through coordination and communication patterns. Such cooperation as well as developing the capacity of the police personnel of Royal Thai Thailand. Both sides continued to implement various cooperation agenda, including the exchange of personnel to conduct education and training both at the JCLEC (Jakarta Center Law Enforcement Community) in Semarang, Indonesia and ILEA in Bangkok, Thailand. The program is carried out as an effort to improve the knowledge and skills of police personnel between the two countries in terms of Combating Terrorism and transnational crimes in the ASEAN region.
The role of a liaison officer or Police Attaché as universal norm is a person that liaises between two organizations to communicate and coordinate their activities by serving as an official government between both countries for senior officials. (International Standardization Council-ISO; 2012)
As explained by “Cloud Security Alliance: Role and responsibilities for Liaison Officer, April 2012”, in this regards the brief responsibilities of Indonesia Police Attaché or Liaison officer for Thailand are as follow:
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer shall act under the authority of the Indonesia Government to coordinate and control any related standards activities to the Kingdom of Thailand as the accreditation country.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison shall facilitate communication between the interest of two government organization (especially related to Indonesian National Police and Royal Thai Police). In doing so, the liaison officer or Indonesia National police attaché shall provide to the organization on purposes, principles and projects.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer is expected to have an up-dated knowledge of information related to Indonesia interest at the accreditation area, including project leadership and the stages of these projects.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer and the others are expected to be active in the liaison organization, built-up a good coordination and their key meetings. In doing so, all of the Police Attaché or Liaison officer in Thailand established a forum namely FANC (Forum Anti Narcotic and Crime) for they are social gathering and other related bilateral meetings.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer is responsible for a coherent between two core organization responding on related programs and projects. In the most agenda related to coordinate activities of the relevant bodies such as the ASOD, ASEANAPOL, AMMTC, SOMTC, Bali Process and so on during goes held in Thailand.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer will support strategic partnerships by providing quality advices, facilitating effective knowledge management and providing technical assistance to project planning, coordinating, monitoring and reporting in any collaboration.
§  Indonesia National Police Attaché or Liaison officer shall secure its country premises and assist and support citizens related to their problem and interest in the accreditation country (especially protecting their sovereignty).

Finally, it can be concluded that up to now the relation between two countries has been well and going on in harmony by having as follow:


§  Task Implementation of Indonesia National Police Attaché or liaison officer at The Kingdom of Thailand during the period of assignment goes well. It was showing by the implementation of harmonization in the various fields of cooperation between the police of two countries, such as in the form of capacity building, exchange of information, cooperation in the investigation and Transnational Crime reduction and prevention.

§  Deployment of Indonesia National Police Attaché in Thailand is a very important addition to the speed in delivering a wide range of issues of police cooperation between the two countries, especially to facilitate a variety of coordination and communication between the two organizations Police State.

§  As part of the reciprocal principle, it would be much more effective if the Thai police side put its Police Attaché or Liaison Officer in Indonesia that has been done by Malaysia, Singapore and others countries in Jakarta.



References

Alan Castle, Transnational Organized Crime and International Security, Working Paper, No. 19, Institute of International Relations the University of British Columbia, November 1997.
P. William and D. Vlassic, Combating Transnational Crime Special Issue of Transnational Organized Crime, 4 Autumn/Winter.
Ralf Emmer’s, The Securitization of Transnational Crime in ASEAN, Institute of Defense and Strategic Studies Singapore, Working Paper No. 39, 2002.
Paper, ASEAN’s Effort in Combating Terrorism and Transnational Crime, Honolulu, AS, 16 November, 2004.
Handbook on Selected, ASEAN Political Document.
Printing paper, ASEAN Cooperation in Combating Transnational Crime, ASEAN Secretariat, and February 2005.
ASEAN online, www.aseansec.org, KOMPAS, 7 Augustus 2004.




[1]   This essay intend to fulfill to the CPG (German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good  
     Government) magazine.
[2]   Police Senior Superintendent at International Relation Division, NCB Interpol Indonesia-Jakarta.
[3]  Since the establishing of diplomatic relation between two countries.